PPID Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. UU ini dihadirkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik. Sebelumnya, banyak informasi publik yang tertutup dan sulit diakses oleh masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
UU KIP memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang relevan, dengan pengecualian tertentu yang diatur secara ketat. Menurut undang-undang ini, badan publik wajib menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui mekanisme permintaan informasi. UU ini juga membentuk Komisi Informasi yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa antara pemohon informasi dan badan publik.
Melalui undang-undang ini, keterbukaan informasi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, keterbukaan informasi juga dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam memberantas korupsi, karena masyarakat dapat dengan mudah memantau dan mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah.
Standar Layanan
Senin - Kamis (08.00 - 16.00 WIB)
Istirahat (12.00 - 13.00 WIB)
Jum'at (07.00 - 16.30 WIB)
Istirahat (11.00 - 13.00 WIB)
Berita Terbaru
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Menjawab Tantangan Pendidikan Berkelanjutan, PGSD UNEJ Bahas STEAM Education dalam kegiatan International Guest Lecture
Kegiatan International Guest Lecture diadakan di Aula Gedung Soedjarwo, Universitas Jember
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala
- Informasi tentang profil badan publik
- Ringkasan informasi
- Informasi tentang kinerja
- Informasi tentang Keuangan
- Ringkasan akses Informasi Publik
- Informasi khusus
Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
Informasi khusus yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban civitas akademika
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
- Pengumuman Wisuda Universitas Jember Periode IV Tahun Akademik 2026/2027
- Undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 1448 H-2026 M
- SE Rektor WFO 2026
- KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- SELEKSI MANDIRI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JEMBER JALUR SEMMABA RAPOR 2026
- PENYESUAIAN POLA KERJA DAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS JEMBER
- HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN BARU IMLEK 2577 KONGZILI TAHUN 2026
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
- Daftar Informasi Publik
- Rekapitulasi Data SK Dekan FKIP
- SOP dan Data Pegawai
- MoU dan PKS
- Syarat Perizinan di FKIP
- Data Aset FKIP
- RenStra FKIP
- Tindak Lanjut Pelanggaran
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan.
- Data Keris FKIP
- Laporan Penelitian
Layanan Aduan
University Customer Care Center
Pusat Layanan Terpadu Publik dan Warga Universitas Jember
Lapor!
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Satgas PPKS
Laporkan segala bentuk kekerasan seksual dan tindak asusila
Wistleblowing System
Laporan pengaduan pelanggaran disiplin yaitu perbuatan atau indikasi fraud, non fraud dan/atau pelanggaran lainnya
Siska
SiSKA LPMPP merupakan aplikasi layanan konseling dan dukungan kepada civitas akademika Universitas Jember
BPBH
Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH)
E-SarPras FKIP
Laporkan Peminjaman Sarana dan Prasarana di FKIP
Caraka
Cek Proses Pengajuan Per-suratan di FKIP